Yerusalem Bukan Milik Israel

Dobud Trump

Pernyataan Trump memicu konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Sejarahnya, Israel menduduki Yerusalem Timur setelah perang enam hari tahun 1967. Bagian barat kota suci ini direbut Israel dalam perang Israel-Arab pada 1948.

Setelah kependudukan, Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem Timur dalam wilayah kendalinya secara de-facto. Langkah ini tidak diakui oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, dulu.

Meski kecaman terus datang dari seluruh dunia, Israel tetap pada posisinya menduduki wilayah. Solusi dua negara kemudian muncul sebagai harapan untuk mengakhiri okupasi. Status Yerusalem hingga kini menjadi salah satu poin paling alot dalam penyelesaian konflik. Di bawah UN Partition Plan 1947, Yerusalem memiliki status spesial dan hendak diambil kendali juga kedaulatannya oleh komunitas internasional.

Ini karena Yerusalem adalah situs suci tiga kepercayaan, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Pada perang 1948, Zionis Israel menekan untuk pengendalian bagian barat kota. Hingga akhirnya mereka berhasil mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai bagian kekuasaan.

Pada 1967, saat wilayah timur dibawah kendali Yordania, Israel kembali menekan. Langkah itu dilanjutkan dengan memperpanjang hukum Israel hingga wilayah timur.

Pada 1980, Israel meloloskan Hukum Yerusalem yang menyebut kota suci tersebut sudah bersatu menjadi ibu kota Israel. Ini merupakan langkah formal mereka dalam menguasai Yerusalem Timur secara penuh. Sebagai respons, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 478 di tahun yang sama. Dengan keras PBB mendeklarasikan klaim Israel batal demi hukum.

Komunitas internasional, termasuk AS dulu sepakat Yerusalem timur adalah wilayah jajahan. Tidak ada negara mana pun yang mengakui bagian Yerusalem mana pun adalah ibu kota Israel.

Inilah mengapa seluruh kedutaan besar negara mana pun berada di Tel Aviv. Trump ingin AS jadi negara pertama yang memiliki Kedutaan Besar di Yerusalem. Pernyataan Trump mengaju pada Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. UU ini disahkan sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999. UU ini menahan 50 persen dana yang dialokasikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pos "Pengadaan dan Pengelolaan Bangunan di Luar Negeri" pada tahun anggaran 1999 sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem resmi dibuka.UU ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional karena dialog status akhir konflik Israel–Palestina belum usai

Yerusalem sampai dengan saat ini bukan milik Israel menurut hokum internasional.Trump dianggap telah mencederai sebuah kesepakatan internasional mengenai Yerusalem yang telah disusun sejak 70 tahun lalu oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kita terpanggil dan harus segera melakukan intifada (kebangkitan Palestina) di hadapan musuh zionis," kata pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh